SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Layanan Kependudukan

Layanan Kependudukan, meliputi:

- Tata Cara Pengurusan Kartu Keluarga (KK)
- Tata Cara Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

TATA CARA PENGURUSAN KARTU KELUARGA (KK)

I. Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada setiap orang baik WNI / WNA yang bertempat tinggal tetap, diatas tanah atau persil secara sah di wilayah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal :

  1. Ada perubahan data dalam KK
  2. KK rusak atau hilang
  3. Telah memperoleh SPMP

II Persyaratan untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) :

  1. Status tanah tidak dalam sengketa / milik pihak III
  2. Pengantar RT/RW/Lurah/Kepala Desa
  3. Keterangan hilang dari Kepolisian (dalam hal KK hilang)
  4. Akta kelahiran
  5. SPMP dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman (bagi penduduk yang baru masuk ke wilayah Kabupaten Biak Numfor)
  6. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan atau SBKRI milik orang tuanya (bagi WNI keturunan).
  7. Keterangan ganti nama bagi yang sudah ganti nama dengan melampirkan kutipan Akta perubahan nama / Akta Catatan Sipil
  8. Membayar Retribusi

2. Warga Negara Asing (WNA) Tetap :
Persyaratan sebagaimana angka 1 huruf a dan b ditambah dengan :

  1. Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman
  2. Kartu izin tinggal tetep (KITAP) dari kantor Imigrasi.
  3. Surat keterangan lapor diri (SKLD) dari Kepolisian
  4. Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman
  5. Membayar Retribusi

III. Tata Cara dalam Pengurusan Kartu Keluarga (KK) :

1. Pemohon berkewajiban :

  1. Membawa dan menyerahkan berkas permohonan ke kelurahan
  2. Menerima, mengisi dan menandatangani FS-01 dan FS-02 untuk biodata setiap anggota keluarga
  3. Menerima FS-01 dan FS-02 yang sudah ditandatangani Lurah untuk dibawa ke Kecamatan
  4. Membayar Retribusi dan menerima Resi pembayaran sebagai bukti untuk pengambilan Kartu Keluarga

2. Kelurahan berkewajiban

  1. Menyerahkan FS-01 dan FS-02 kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani
  2. Menerima, meneliti dan mengagendakan berkas permohonan
  3. Menerima isian FS-01 dan FS-02 untuk ditandatangani Lurah
  4. Menyerahkan FS-01 dan FS-02 kepada pemohon untuk selanjutnya dibawa ke Kecamatan.
    (semua kegiatan ini diselesaikan paling lambat 2 hari kerja)

3. Kecamatan berkewajiban :

  1. Menerima, meneliti dan mengagendakan berkas permohonan
  2. Menerima pembayaran Retribusi dan memberikan Resi pembayaran sebagai tanda bukti untuk pengambilan kartu keluarga
  3. Memasukkan data ke Komputer untuk dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pemukiman
  4. Melakukan Proses pemutakhiran data kependudukan berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman
  5. Menyetorkan Retribusi dan menerima bukti setoran dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman
    (semua kegiatan ini diselesaikan paling lambat 4 hari kerja)

4. Dinas Kependudukan dan Pemukiman berkewajiban :

  1. Melakukan proses pengiriman hasil perekaman data dari Kecamata setelah Konsolidasi.
  2. Melakukan proses pencetakan kartu keluarga, sejak penerimaan hasil perekaman data
  3. Meneliti hasil cetakan KK dengan hasil rekaman data dari Kecamatan
  4. Menerima pembayaran Retribusi dan memberikan Resi sebagai bukti pembayaran dari Kecamatan
  5. Melayani pengambilan KK kepada petugas Kecamatan
  6. Menyetorkan Retribusi dan menerima tanda bukti setoran dari Dinas Pendapatan Daerah.
    (semua kegiatan ini diselesaikan paling lambat 2 hari kerja)

5. Kecamatan berkewajiban :

  1. Menerima dan meneliti hasil cetakan KK dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman untuk di tandatangani
  2. Menerima Resi pembayaran dari pemohon sebagai tanda bukti pengambilan KK, serta menarik KK lama dari pemohon
  3. Menyerahkan KK lembar I kepada pemohon, lembar II untuk arsip ke Kecamatan, lembar III untuk Kelurahan, dan IV untuk ketua RT lewat Kelurahan
  4. Mencatat data penduduk berdasarkan kartu keluarga dalam Buku Induk Penduduk

TATA CARA PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

I. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Kartu Identitas diri diberikan kepada setiap WNI maupun WNA tetap memegang SKPPT yang bertempat tinggal tetap diatas tanah atau persil secara sah di wilayah Kabupaten Biak Numfor. KTP diberikan dalam hal :

  1. Setiap penduduk yang berusia 17 tahun atau pernah kawin
  2. Setiap penduduk yang kartu tanda penduduk (KTP)-nya telah habis masa berlakunya (secepat-cepatnya 14 hari sebelum masa berlakunya habis)
  3. Kartu tanda penduduk (KTP)-nya rusak atau hilang dengan membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
  4. Bagi WNI berusia 60 tahun (enam puluh) keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup kecuali WNI ET dan WNA
  5. Pemegang KTP seumur hidup yang pindah tempat tinggal wajib menurus KTP baru

II. Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing :

  1. Pengantar RT / RW / Lurah / Kepala Desa.
  2. Kartu Keluarga (KK).
  3. KTP lama yang akan / telah habis masa berlakunya.
  4. Surat keterangan dari Kepolisian bagi yang kehilanan KTP.
  5. Surat keterangan ganti nama bagi yang sudah ganti nama dengan melampirkan Akta Catatan Sipil.
  6. Pas foto hitam putih terbaru dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

III. Tata Cara dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :

1. Pemohon / wajib KTP berkewajiban :
a. Membawa dan menyerahkan berkas permohonan ke Kelurahan.
b. Menerima, mengisi dan menandatangani FS-03 untuk selanjutnya dimintakan tandatangan lurah
c. Menerima FS-03 yang sudah ditandatangani lurah untuk dibawa ke Kecamatan.
d. Membayar Retribusi dan menerima Rasi pembayaran sebagai bukti untuk mengambil KTP

2. Kelurahan berkewajiban :
a. Menerima, meneliti dan mengagendakan berkas permohonan
b. Menyerhkan FS-03 untuk diisi dan ditandatangani pemohon
c. Menyerahkan FS-03 yang sudah ditandatangani lurah kepada pemohon untuk diteruskan ke Kecamatan
(semua kegiatan ini diselesaikan paling lambat 2 hari kerja)

3. Kecamatan berkewajiban :

Kecamatan yang belum melaksanakan cetak KTP.
a. Menerima, meneliti dan mengagendakan berkas permohonan
b. Menerima pembayaran Retribusi serta memberikan Resi sebagai tanda bukti pembayran
c. Memasukkan data ke komputer untuk dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pemukiman
d. Melakukan Proses pemutakhiran data kependudukan berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman
e. Menyetorkan uang Retribusi serta menerima bukti setoran dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman
(semua kegiatan ini diselesaikan paling lambat 3 hari kerja)

Kecamatan yang sudah melaksanakan cetak KTP
a. Menerima, meneliti dan mengagendakan berkas permohonan
b. Menerima pembayaran Retribusi serta memberikan Resi sebagai tanda bukti pembayaran
c. Memasukkan data ke komputer untuk mencetak KTP dan melakukan proses kosolidasi ke Dinas Kependudukan dan Pemukiman sebagai laporan
d. Menyetorkan Uang Retribusi paling lambat 2 hari kerja setelah menerima pembayaran dari pemohon, serta menerima bukti setoran dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman
e. Menyerahkan KTP kepada pemohon
(semua kegiatan ini diselesaikan paling lambat 2 hari kerja)

4. Dinas Kependudukan dan Pemukiman berkewajiban :

Pelayanan bagi Kecamatan yang belum melaksanakan cetak KTP :
a. Menerima rekaman data dari kecamatan dan mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP)
b. Menerima pembayaran Retribusi, serta memberikan Resi sebagai tanda terima pembayaran.
c. Mencatat dalam Register pelayanan KTP
d. Menyetorkan Retribusi serta menerima bukti setoran dari Dispenda
e. Melayani pengambilan Kartu Tanda Penduduk kepada petugas Kesamatan
(semua kegiatan ini diselesaikan paling lambat 2 hari kerja)

Pelayanan bagi Kecamatan yang sudah melaksanakan cetak KTP :
a. Menerima rekaman data dari kecamatan sebagai laporan
b. Menerima pembayaran Retribusi serta memberikan tanda terima pembayaran
c. Menyetorkan Retribusi serta menerima bukti setoran dari Dispenda

5. Kecamatan (yang belum mencetak KTP) berkewajiban :
a. Mengambil KTP di Dinas Kependudukan dan Pemukiman
b. Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru kepada pemohon
(semua kegiatan ini diselesaikan paling lambat 2 hari kerja)

Sumber: Dinas Kependudukan Biak Numfor

Suara Warga

Stefan: Dear Admin. Websitenya sudah bagus. Mungkin tambahan untuk bagian pengaduan masyarakatnya belum leng
Octavianus Mangge: Penyediaan Lpse oleh Pemda Biak Numfor ini,merupakan suatu langkah maju di Kabupaten Biak Numfor dim

Berita Terbaru

Tulisan Terbaru