SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Prosedur Perijinan

Ijin Usaha Industri

Pengertian
Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri

 

Klasifikasi Nilai Investasi *
Industri Kecil s.d. Rp. 200.000.000,-
Industri Menengah s.d. Rp. 500.000.000, -
Industri Besar Di atas Rp. 500.000.000,-

 

* tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Masa berlaku
Masa berlaku Ijin Usaha Industri berlaku selama perusahaan tersebut menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun

Permohonan IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

  1. Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan Dokumen sebagai berikut:
    a. NPWP;
    b. KTP;
    c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, bagi perusahaan yang berbadan hukum.
  2. Bupati wajib menerima atau menolak Persetujuan Prinsip yang diajukan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
  3. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) tahun.
  4. Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepad a Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
  5. Bagi Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai dan telah siap berproduksi serta telah memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan IUI.
  6. Permohonan IUI diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan melampirkan:
    a. Salinan NPWP;
    b. Salinan KTP;
    c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
    d. Salinan IMB;
    e. Salinan Surat Persetujuan Prinsip;
    f. Salinan Informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek);
    g. Salinan AMDAL UKL/UPL atau SPPL;
    h. Salinan SITU / HO / Surat Keterangan Penyanding;
    i. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm;
  7. Selambat - lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan IUI.

Permohonan Ijin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui Persetujuan Prinsip

  1. Permohonan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan:
    a. Salinan NPWP;
    b. Salinan KTP;
    c. Salinan Akta Pendirian dan Perubahannya;
    d. Salinan IMB;
    e. Salinan Informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek);
    f. Salinan UKL/UPL atau SPPL;
    g. Salinan SITU / HO / Surat Keterangan Penyanding;
    h. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm.
  2. Selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara benar dan lengkap, Bupati wajib memberikan IUI.
  3. Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Hanuari tahun berikutnya.

Suara Warga

Stefan: Dear Admin. Websitenya sudah bagus. Mungkin tambahan untuk bagian pengaduan masyarakatnya belum leng
Octavianus Mangge: Penyediaan Lpse oleh Pemda Biak Numfor ini,merupakan suatu langkah maju di Kabupaten Biak Numfor dim

Berita Terbaru

Tulisan Terbaru